LPSE Kabupaten Sukabumi

PENGADAAN LANGSUNG PENYEDERHANAAN YANG TIDAK SEDERHANA

Oleh : SURATMO
( PRAKTISI DI ULP KAB.SUKABUMI DAN TRAINER PBJ LKPP RI )

      Dalam Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya salah satu metode pengadaan yang paling sederhana adalah pengadaan langsung, tetapi yang terjadi dalam tataran pelaksanaan  proses pengadaan langsung menjadi hal yang paling sering menjadi pertanyaan bahkan perdebatan . Saat ini metode pengadaan langsung sering dilakukan di setiap dinas / instansi untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah dalam rangka mencukupi kegiatan rutin dalam pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 untuk pengadaan langsung barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainya adalah sampai dengan nilai Rp. 200 juta , sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi senilai Rp. 50 Juta.

     Dalam rangka percepatan pembangunan diwilayah Propinsi Papua dan Papua Barat nilai pengadaan Langsung di kecualikan berdasarkan PerPres Nomor 84 Tahun 2012 dengan ketentuan sebagai berikut :
  • Paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainya dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000.- ( Lima ratus juta ).
  • Untuk Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jaya Wijaya, dan Kabupaten Lanijaya, dapat dilakukan pengadaan langsung dengan nilai paling Rp. 1 Milyar.


Efektifitas kemudahan pengadaan langsung tersebut harus di ikuti dengan akuntabilitas, serta tidak lepas dari prinsip – prinsip pengadaan. Pengadaan langsung dilakukan dengan  kewajaran harga maka diperlukan negosiasi dan pengumuman untuk penyedia yang ditunjuk melaksanakan pengadaan langsung di papan pengumuman resmi dan website Dinas / Instansi.

Siapa yang melakukan pengadaan langsung ?
Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, pejabat pengadaan adalah orang yang secara profesional melakukan proses pengadaan langsung. Pejabat pengadaan juga sebagai penentu yang memutuskan calon penyedia menjadi penyedia.

Pengadaan langsung dilakukan kepada satu penyedia, yaitu dengan cara mengundang penyedia jasa atau mendatangi ke tempat usahanya untuk melakukan transaksi. Apabila ternyata penyedia jasa memenuhi persyaratan maka proses pengadaan langsung dapat ditindaklanjuti dengan melakukan transaksi. Setelah di undang atau di datangi ternyata penyedia jasa tidak memenuhi syarat, maka pejabat pengadaan dapat mengundang penyedia yang lain atau mendatangi penyedia lainnya. Untuk pelaksanaan pengadaan langsung dapat juga mengundang penyedia jasa beberapa orang atau mendatangi langsung beberapa tempat sekaligus.

Apakah diperbolehkan pengadaan langsung hanya ke satu penyedia jasa secara berulang – ulang ?
Pada prinsipnya pengadaan langsung ditujukan kepada penyedia yang memang memiliki bisnis atau usaha di bidangnya ( seperti alat tulis kantor dapat dibeli ditoko yang memang punya spesialisasi penjualan alat tulis kantor ) bukan belanja kepada perantara atau calo, salah satu dasar pejabat pengadaan memilih penyedia adalah pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia tersebut di suatu instansi.

Pengadaan langsung dapat dilakukan kepada penyedia tertentu secara berulang – ulang , tetapi pemerintah memiliki peranan untuk menumbuhkan usaha kecil baik badan usaha maupun perorangan, maka sebaiknya  pengadaan langsung tidak hanya dilakukan kepada satu penyedia tertentu, tetapi juga dapat kepada penyedia -  penyedia yang lain agar terjadi pemerataan. Pengadaan langsung dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan usaha setempat dan kompetisi harga.

Dalam melaksanakan proses pengadaan langsung pada saat transaksi ada beberapa model perikatan antara pejabat pengadaan dengan penyedia jasa. Pengadaan barang / jasa dengan nilai sampai Rp. 10.000.000.- ( Sepuluh Juta Rupiah ) perikatan perjanjianya adalah bukti pembelian. Yang termasuk bukti pembelian antara lain : nota pembelian, bukti pembelian bahan bakar minyak dari SPBU, bukti pembayaran tol, pembayaran melalui ATM, pembayaran karcis parkir, bukti pembayaran telepon / internet, bukti pembayaran listrik, struk belanja di minimarket/pasar swalayan dan sejenisnya.

Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) meminta kepada Pejabat Pengadaan yang sudah diangkat oleh Pengguna Anggaran ( PA ) untuk melakukan pengadaan langsung. Pejabat Pengadaan melakukan proses pengadaan langsung dan / atau menerima bukti pembelian / pengadaan dari pegawai yang melakukan transaksi untuk yang nilainya kecil, harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasikan. Bukti tersebut oleh Pejabat pengadaan di teliti dan disampaikan kepada PPK sebagai pertanggungjawaban proses pengadaan langsung. Persetujuan PPK dapat berbentuk paraf atau tanda tangan. Dalam pengadaan melalui bukti pembelian tidak diperlukan Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ) namun harus tetap memperhatikan harga pasar setempat. Bila nilai pengadaan sampai dengan 10 juta dipandang tidak cukup hanya dengan bukti pembelian maka dapat di buatkan kuitansi atau Surat Perintah Kerja ( SPK ).

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP ) menerima dan meneliti barang atau jasa yang diterima. Apabila barang / jasa dapat diterima maka PPHP membubuhkan paraf atau tanda tangan.

(Referensi : Dari Berbagai Sumber)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.