KONTRAK PENGADAAN BARANG / JASA DALAM  PERPRES 54 TAHUN2010 BESERTA PERUBAHANNYA  ( Bagian 2  dari 2 tulisan )

Oleh : SURATMO
( PRAKTISI DAN TRAINER PBJ LKPP RI )

        Model penulisan kontrak pengadaan barang/ jasa pemerintah ada dua lembaga yang membuat contoh / standar, yaitu oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah dan Kementrian Pekerjaan Umum untuk pekerjaan konstruksi, konsultan konstruksi yang pada pokoknya saling melengkapi, hal pokok yang dimasukan ke dalam dokumen kontrak meliputi, para pihak, ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak dan PPN bila dikenakan, cara menilai pekerjaan, cara pembayaran, tanggal mulai dan berakhirnya pekerjaan, sanksi, denda / tuntutan ganti rugi, penyelesaian perselisihan para pihak serta dapat dimasukan syarat syarat umum kontrak yang meliputi, hal hal umum mengenai klausul kontrak, sedangkan syarat syarat khusus kontrak memuat tentang hal yang khusus mengenai kontrak yang berkaitan dengan pekerjaan.


Tahapan Penandatangan kontrak

Setelah penetapan dan pengumuman pemenang oleh pokja ulp, tidak ada ruang bagi peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang untuk menyatakan tidak menerima penetapan tersebut, pejabat pembuat komitmen segera menerbitkan SPPBJ, selanjutnya penyedia membuat jaminan pelaksanaan, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak.
Ketika jaminan pelaksanaan telah diterima ppk dan sudah diklarifikasi kepada penerbit jaminan maka selanjutnya penanda tanganan kontrak dilaksakan antara ppk dan penyedia.


Peranan ppk setelah kontrak ditandatangani


Pejabat pembuat komitmen memiliki peranan yang sangat penting didalam pelaksanaan kontrak agar perjanjian tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuannya, salah satu faktor tidak selesainya masalah pekerjaan oleh penyedia, karena ppk melupakan fungsi pengendalian pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia, sering kali ppk menganggap selesai pekerjaanya setelah tanda tangan kontrak dan percaya penuh bahwa penyedia akan melaksanakan pekerjaanya dilaksanakan sesuai kesepakatan. Yang terjadi muncul masalah ketika masa pelaksanaan pekerjaan sudah habis pekerjaan tidak selesai, baru ppk tersadar bahwa ada masalah dalam pekerjaanya yang dapat berujung pada kesalahan pidana.

Untuk menghindari hal tersebut apabila ppk sudah menanda tangani kontrak untuk segera melakukan:

-Indentifikasi tujuan capaian kontrak yang dapat dilihat dalam kontrak atau spesifikasi teknis, gambar dan dokumen lain yang dibuat konsultan perencana atau tenaga ahli.
-Membuat alat pengendalian pekerjaan, yang sering disebut dengan kurva S atau membuat pengendalian dengan bentuk sederhana sebagai berikut :
Termin/Bulan
Target Pencapaian
Realisasi
Realisasi - Target
1
10%


2
30%


Bila realisasi – target  misalnya kurang dari 10 % apa yang akan di lakukan ppk ? surat teguran pertama, rapat pembahasan permasalahan, ternyata kurangnya 20 % tindakan apa yang dilakukan ppk? surat teguran kedua, rapat pembahasan masalah untuk mencari solusinya, atau alternatif putus kontrak. Atau mungkin karena kekurangan pekerjaannya tinggal sedikit dapat menambah waktu pelaksanaan dengan denda.
  • Mengoptimalkan peran pengawasan langsung oleh ppk atau tim teknis yang kompeten.
  • Membuat sistem pelaporan yang diperlukan seperti laporan harian, laporan mingguan, bulanan.
  • Membuat proyeksi titik kritis yang kemungkinan dapat terjadi keterlambatan kedatangan alat, terhambatnya pasokan bahan, kekurangan tenaga kerja.
  • Memperhatikan kemungkinan perubahan cuaca, untuk pekerjaan konstruksi luar ruang sangat rentan dikerjakan di bulan september sampai desember karena curah hujan yang tinggi, budaya lokal, hari hari besar dilokasi pekerjaan.
  • Melakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan dengan melakukan tes tertentu atau ujicoba terhadap item pekerjaan.
  • Memperhatikan mekanisme pembayaran akhir tahun, mengetahui kelengkapan dokumen pencarian dana dan batasan waktu penyelesaiannya, menyimpan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
(Referensi : Dari Berbagai Sumber)


Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.