KONTRAK PENGADAAN BARANG / JASA DALAM  PERPRES 54 TAHUN2010 BESERTA PERUBAHANNYA  ( Bagian 1 dari 2 tulisan )

Oleh : SURATMO
( PRAKTISI DAN TRAINER PBJ LKPP RI )

Dalam Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya kontrak memiliki definsi pernjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen ( PPK ) dengan penyedia barang / jasa atau pelaksana swakelola ( pasal 1 ayat 22 Perpres 70 Tahun 2012 ) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas menyusun draf kontrak untuk membantu PPK dalam menyusun draf kontrak dapat melibatkan Pengguna Anggaran, Kelompok kerja di Unit Layanan Pengadaan, bagian hukum dan untuk nilai tertentu atau pekerjaan kompleks dapat dibantu oleh ahli hukum kontrak atau konsultan hukum.Draf kontrak tersebut di serahkan ke kelompok kerja di unit layanan pengadaan untuk menjadi dokumen pengadaan sebagai acuan dalam proses pelelangan. Dalam menentukan jenis  kontrak yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Perikatan / perjanjian berdasarkan besarnya nilai pekerjaannya terdiri dari :
  • Bukti Pembelian, bukti pembelian ini digunakan untuk transaksi barang / jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000.- ( Sepuluh Juta Rupiah ) yang termasuk bukti pembelian dapat berupa struk atau faktur .
  • Kuitansi, dipergunakan untuk transaksi pengadaan barang / jasa yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000.- ( Lima Puluh Juta Rupiah )
  • Surat Perintah Kerja ( SPK ) digunakan untuk pengadaan barang /pekerjaan konstruksi/jasa lainya dengan nilai samapai dengan Rp.200.000.000.- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai samapai dengan Rp.50.000.000.- ( Lima Puluh Juta Rupiah ).
  • Surat Perjanjian, digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi / jasa lainya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000.- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ), Meskipun demikian untuk transaksi yang nilainya di bawah nilai tersebut bukti perikatannya dapat juga dibuat dengan Surat perjanjian atau kontrak.
  • Jenis jenis  kontrak dalam perpres ini ada beberapa model, antara lain berdasarkan cara pembayarannya, pembebanan tahun anggaran, sumber pendanaan dan pekerjaannya. Dengan penjelasan sebagai berikut :
  • Kontrak Lump Sum, adalah kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak, ketentuan untuk kontrak ini a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan adanya penyesuaian harga b. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. C. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai isi kontrak d. Sifat pekerjaan berorientasi pada hasil e. Total harga penawaran bersifat mengikat f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah / kurang.
  • Kontrak Harga Satuan, merupakan kontrak pengadaan barang/jasa  atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan dalam kontrak ini adalah : a. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, b Volume atau kuantitas pekerjaanya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, c pembayarannya berdasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar benar telah dilaksanakan oleh penyedia. D. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah / kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
  • Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga satuan, kontrak yang merupakan gabungan lumpsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang disepakati. Kontrak ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan yang komplek, untuk pekerjaan yang jumlah dan harga satuannya pasti dipergunakan lumpsum, untuk bagian pekerjaan yang volumenya masih perkiraan dipergunakan harga satuan.
  • Kontrak Prosentase, merupakan kontrak untuk pengadaan jasa konsultansi / jasa lainya  yang imbalannya berdasarkan prosentase didasarkan pada tahapan produk / keluaran yang dihasilkan, kontrak ini dipergunakan untuk pekerjaan yang sudah memiliki acuan prosentase.
  • Kontrak Terima Jadi,  kontrak pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi / jasa lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan harga yang sudah pasti, tetap samapai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang ditetapkan. Kontrak terima jadi digunakan untuk membeli suatu barang atau instalasi jadi yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan alih ( transfer ) teknologi selanjutnya.
  • Kontrak Tahun Tunggal, kontrak  yang pelaksanaan pekerjaanya mengikat dana anggaran selama masa satu tahun anggaran.
  • Kontrak Tahun Jamak,  Pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari satu tahun anggaran ( lebih dari 12 bulan )
  • Kontrak Pengadaan Tunggal, kontrak yang dibuat antara 1 ( satu ) ppk dengan 1 ( satu ) penyedia tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
  • Kontrak Pengadaan bersama, kontrak antara beberapa PPK dengan satu penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu sesuai dengan kebutuhan masing masing PPK yang menanda tangani kontrak.
  • Kontrak Payung, merupakan kontrak harga satuan antara pejabat K/L/D/I dengan penyedia barang jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I dengan ketentuan untuk menjamin harga barang lebih efisien, ketersediaan barang terjamin, kebutuhannya berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditanda tangani

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.