Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan beberapa perubahannya, salah satu pasala dalam aturan tersebut mengakomodasi  tentang perkembangan teknologi informasi  telah mengubah pandangan hidup banyak orang.

Kini, teknologi informasi tidak hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan sehari hari tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan.

Di masa sekarang ini aksesibilitas teknologi informasi terutama internet tidak terbatas pada perangkat personal Computer, Laptop atau alat bekerja lainnya, namun sudah merambah ke perangkat telepon genggam dan barang- barang gadget lainnya. Sedangkan jaringan internet juga sudah tidak terbatas , banyak sekali tempat tempat umum sudah terpasang fasilitas Wi Fi secara gratis hal ini menjadikan internet sudah menjadi bagian dari gaya hidup ( life style ) manusia saat ini.

Fenomena dari makin digunakannnya secara luas internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari oleh masyarakat pada akhir-akhir ini adalah adanya tren belanja secara on-line.

Munculnya situs-situs yang menawarkan kemudahan untuk berbelanja seperti bhineka.com, tokobagus.com, berniaga.com dan lain sebagainya menandakan bahwa trend belanja secara on-line bukan hanya sebagai gaya hidup tapi merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Dengan semakin murahnya harga perangkat gadget, tarif pulsa dari perusahaan telekomunikasi yang semakin kompetitif, maka makin menciptakan kemudahan yang lebih besar bagi masyarakat untuk melakukan belanja on-line dimana pun dan kapan pun tanpa harus dibatasi waktu dan tempat.

Tak harus pergi ke pasar, toko, bahkan swalayan atau menghabiskan waktu luang dengan berbelanja, karena perkembangan teknologi telah memudahkan siapa pun untuk berbelanja secara on-line tanpa harus mengeluarkan tenaga extra.

Tidak heran jika para produsen yang menguasai produk atau jasa yang sudah terkenal pun ramai-ramai menyediakan sistem yang memungkinkan masyarakat untuk membeli produk mereka secara on-line!


Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Sejak terbentuk pada 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berupaya untuk melaksanakan terobosan di bidang PBJP. Terobosan pertama adalah dengan menerbitkan regulasi pengadaan yang sama sekali baru dari pendahulunya, yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menggantikan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Dalam atauran baru tersebut salah satu terobosannya adalah penggunaan pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik.


LPSE ( Layanan Pengadaan Secara Elektronik )
Dengan Perka Nomor : 01 Tahun 2011 tentang E – Tendering LKPP sebagai lembaga pembuat regulasi dibidang pengadaan barang / jasa pemerintah menyambut era informasi dengan membangun Sistem Pengadaan Secara Elektronik ( SPSE ) yang di wadahi dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ), Seluruh Badan/Lembaga/Instansi atau Daerah di wajibkan melaksanakan proses pengadaannya melalui LPSE secara bertahap.

Sejak awal tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah bekerjasama dengan LPSE Propinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan proses pengadaan secara elektronik dan melalui Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) telah memulai pengadaan secara elektronik walaupun baru sebagaian dari paket pekerjaan yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Dan mulai tahun Anggaran 2012 pemerintah Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan proses pengadaan secara elektronik secara menyeluruh, dan awal tahun 2014 Pemerintah kabupaten Sukabumi berencana meresmikan LPSE milik Kabupaten Sukabumi.


E – Purcahsing
Sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat 4 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 telah mengamanatkan bahwa instansi pemerintah dapat melakukan E-Purchasing dengan barang/jasa yang masuk dalam katalog elektronik yang dikembangkan oleh LKPP. Tentunya terobosan dalam regulasi sudah selayaknya disambut baik oleh berbagai kalangan. Akan tetapi, tataran regulasi saja tentunya tidak cukup. Perlu ada terobosan lain yang diperlukan untuk mendorong semakin digunakannya mekanisme E-Purchasing dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

LKPP telah berhasil memasukan mengakomodir produk barang dan jasa untuk di cantumkan dalam E Catalog, sampai awal tahun 2014 ini LKPP telah dapat menayangkan barang/jasa yang terdiri dari jasa layanan internet (ISP ), kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, Peralatan Pertanian, Alat Berat, Alat Kesehatan, Obat Generik dan terus akan dikembangan untuk menambah jumlah barang/jasa yang dapat dimasukan dalam e- catalogue.

Saat ini  pemerintah dapat mengefisienkan serta mengefektifkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mereka.

Dengan diperkenalkannya E-Purchasing berikut dengan katalog elektroniknya menjadikan poses Pengadaan Pemerintah menjadi lebih mudah, tidak rumit, efesien, tidak menimbulkan ketakutan akan munculnya tuduhan korupsi karena harga yang tercantum dalam katalog elektronik tersebut sudah tertuang dan tertayang dengan wajar. 

Mekanisme E-Purchasing sebenarnya identik dengan belanja secara on-line yang sering dilakukan oleh masyarakat kita dalam kesehariannya. Adanya kesamaan inilah yang semestinya dipahami oleh para pemangku kebijakan bahwa upaya mendorong penggunaan E-Purchasing dalam prosses pengadaan barang/jasa pemerintah sama artinya dengan mendorong instansi pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Sekaligus mendorong instansi pemerintah untuk senantiasa meningkatkan efektfitas, efisiensi dan pembelian barang/jasa yang tepat guna sesuai dengan harga dan kebutuhannya.


E-Purchasing Peluang dan Tantangan
Tak dapat dipungkiri bahwa PBJP dengan E-Purchasing memiliki banyak keunggulan dan kemudahan yang ditawarkan. Selain bebas prosedural yang rumit dan terkadang berbelit, personil yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan akan lebih mudah dalam pelaksanaannya.

Dengan e – katalog  proses lelang yang panjang, dapat di hindari karena sudah tersusun secara elektronik. Tidak perlu repot menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena tinggal membeli barang atau jasa yang tertera di katalog sesuai dengan harga yang sudah terpublikasikan. Tak perlu lagi was-was akan penyelidikan Aparat Penegak Hukum, karena harga barang atau jasa yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan, bahkan lebih murah dari harga pasaran secara umum. Selain itu pula, dengan E-Purchasing pastinya akan menutup peluang terjadinya pelelangan gagal, karena produsen barang atau jasa yang tercantum di dalam katalog sudah menjamin akan ketersediaan barang atau jasa yang ditawarkan berikut dengan harganya.

Adanya kemudahan dan keunggulan inilah yang menyebabkan terbukanya peluang bagi penyedia barang atau jasa khususnya yang bertindak sebagai produsen. Dengan terdaftar dalam katalog elektronik, maka penyedia barang atau jasa secara langsung mempromosikan produk mereka secara gratis kepada seluruh instansi pemerintah yang ada di seluruh Indonesia, hal ini sangat menguntunkan bagi produsen karena memiliki pasar baru yang sangat luas, tanpa perlu mengeluarkan biaya biaya promosi yang besar.

Dengan tercantum pada katalog elektronik tidak hanya menaikan reputasi perusahaan namun juga mampu meningkatkan akses menuju pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah.

E-Purchasing terutama bagi personil pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan mengurangi adanya sanggah, sanggahan banding maupun pengaduan terkait dengan proses pengadaan.  Sehingga, personil pengadaan akan semakin fokus dalam kegiatan  dan tentunya akan mampu meningkatkan produktifitas secara lebih baik lagi.

Penggunaan E-Purchasing juga akan sedikit banyak membantu ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah pengguna. Karena dapat memesan dan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan kapan pun dan dimanapun selama 24 jam sehari.

Namun terlepas dari kemudahan maupun keunggulan dari yang ditawarkan oleh E-Purchasing, hal tersebut menciptakan tantangan yang pastinya juga besar. Tantangan demi tantangan tentunya perlu disikapi secara lebih dewasa dan matang untuk mengawal penggunaan sistem ini lebih baik lagi. Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

Peran LKPP akan semakin dominan dan memiliki tugas yang amat berat. Amanat yang ditetapkan pada Pasal 110 ayat 2 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 mewajibkan LKPP untuk mempersiapkan sistem yang mampu memfasilitasi sistem E-Purchasing yang sanggup beroperasi 24 jam sehari dan memiliki aksesibilitas pada semua instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan E-Purcasing, maka peluang untuk memanfaatkan pengadaan sebagai sarana untuk menjadi sumber keuangan para pejabat pastinya akan semakin mengecil atau bahkan bisa hilang sama sekali.

Dalam pelaksanaan E Purchasing diperlukan  sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan yang memiliki kompetensi teknologi informasi yang baik harus dilakukan segera.

penggunaan E-Purchasing dalam PBJP memerlukan sarana, prasarana dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Hal ini juga berarti memerlukan ketersediaan anggaran yang sangat besar untuk menjaga dan mengawal sistem ini agar penggunaannya dapat diandalkan selalu setiap saat. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa nantinya untuk mewujudkan sarana, prasarana dan infrastruktur teknologi informasi dibutuhkan komitmen pimpinan di bidang anggaran yang lebih besar dari sebelumnya.

Dengan e – purchasing menyebabkan rantai distribusi semakin pendek hal ini menjamin harga lebih murah dan kualitas terjaga, di satu sisi ada sekelompok orang yang kehilangan pekerjaan ( perantara/calo ) mereka saat masih menentang kebijakan tersebut, maka perlu dukungan peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Presiden untuk menjamin bahwa sistem PBJP dengan menggunakan E-Purchasing akan terus diimplementasikan secara terus-menerus secara kontinu baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah yang ada di seluruh Indonesia. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Perpres, maka kontinuitas dari pelaksanaan pengadaan dengan menggunakan sistem E-Purchasing tentunya akan lebih terjamin keandalannya.

Suratmo IM 31
TOT PBJ dan Praktisi Pengadaan

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.